Bab 106 – Blokade Balik: Sanksi untuk Para Raksasa
Maret 2018, tekanan dunia internasional memuncak. Dalam pertemuan darurat G12 di Jenewa, sebuah keputusan revolusioner disepakati: sanksi global terhadap raksasa-raksasa teknologi — Bitwhale, Google, Apple, Facebook, dan beberapa entitas digital besar lainnya — dengan tuduhan utama:
Monopoli digital dan ekonomi,
Pengaruh politik yang tak terkendali,
Pelanggaran hak kedaulatan digital negara,
Dan dalam kasus Bitwhale, potensi AI absolut melalui Red Queen.
---
Sanksi Multi-Front
Sanksi meliputi:
1. Pembatasan lisensi teknologi di Eropa dan sebagian Asia.
2. Penghapusan dukungan infrastruktur cloud dan data center dari beberapa negara.
3. Larangan ekspansi akuisisi bisnis lokal.
4. Pemeriksaan pajak retroaktif terhadap semua entitas dan afiliasi mereka.
5. Pemblokiran sementara aplikasi utama seperti BitPlay, BitMusic, dan BitShop di beberapa negara UE.
6. Pemutusan kerjasama lembaga pendidikan dan penelitian.
---
Blok Aliansi Anti-Raksasa
Sanksi ini bukan langkah tunggal. Untuk pertama kalinya, perusahaan besar di luar ekosistem monopoli ini membentuk konsorsium perlawanan, antara lain:
Samsung (Korea)
Huawei (Tiongkok)
Nokia (Finlandia)
Tata Group (India)
Orange (Prancis)
SoftBank (Jepang)
Mereka membentuk "Digital Sovereignty Initiative" (DSI) — gerakan global untuk menciptakan sistem terbuka, alternatif dari ekosistem Bitwhale, Google, dan Apple.
---
Reaksi Bitwhale dan Sekutunya
Alih-alih gentar, Bitwhale, Google, Apple, dan Facebook diam-diam bersatu. Mereka membuat jaringan belakang yang disebut "Project Atlas" — kerja sama teknologi dan penyatuan AI, cloud, satelit, dan distribusi media secara tidak langsung.
Milimnava dan Wiliam James Nava dari Bitwhale bahkan mengaktifkan bagian tersembunyi dari Red Queen 3.0: sistem "Predictive Disruption Protocol", yang mampu:
Menghancurkan reputasi digital politisi,
Mengganggu ekosistem ekonomi kompetitor dengan manipulasi data pasar,
Dan menyabotase sistem cloud lawan secara stealth.
---
Dunia Terpecah
Beberapa negara, terutama negara adidaya ekonomi dan negara mayoritas muslim, sepakat memboikot Bitwhale secara total, meski ekonomi mereka terpuruk.
Sementara itu, negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Inggris, dan Arab Saudi secara diam-diam tetap bekerja sama dengan Bitwhale untuk mempertahankan stabilitas internal mereka.
---